Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (AJS), Hendrisman Rahim menjalani sidang secara daring dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (AJS), Hendrisman Rahim menjalani sidang secara daring dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hakim Ketua Susanti Arsi Wibawani mendengarkan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (AJS) Hendrisman Rahim saat menjalani sidang secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Hakim Ketua Susanti Arsi Wibawani mendengarkan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (AJS) Hendrisman Rahim saat menjalani sidang secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya tersebut dituntut oleh JPU dengan 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider 6 bulan penjara karena terbukti melakukan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.
Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya tersebut dituntut oleh JPU dengan 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider 6 bulan penjara karena terbukti melakukan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Eks Dirut Jiwasraya Dituntut 20 Tahun Penjara

News kasus korupsi
23 September 2020 19:57
Jakarta: Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008-2018 Hendrisman Rahim dituntut 20 tahun penjara.

Selain itu, Jaksa juga menghukum Hendrisman dengan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Ia dinilai terbukti melakukan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya, yang merugikan keuangan negara Rp16.807 triliun.

Hal yang memberatkan dari perbuatan Hendrisman adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah untuk menghadirkan kondisi bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). ANTARA Foto/Muhammad Adimaja

(KHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif