Setelah proses penangkapan dan sidang pengadilan yang penuh drama, akhirnya Setya Novanto menerima vonis penjara selama 15 tahun, denda Rp 500 juta dan mengganti kerugian negara sebesar USD  7,3 juta (dikurangi Rp 5 miliar). Majelis hakim Tipikor, 24 April 2018, juga mancabut hak politik mantan Ketua DPR dan Ketum Partai Golkar ini untuk dipilih sebagai pejabat publik hingga lima tahun setelah berakhirnya masa kurungan. MI/Ramdani
Setelah proses penangkapan dan sidang pengadilan yang penuh drama, akhirnya Setya Novanto menerima vonis penjara selama 15 tahun, denda Rp 500 juta dan mengganti kerugian negara sebesar USD 7,3 juta (dikurangi Rp 5 miliar). Majelis hakim Tipikor, 24 April 2018, juga mancabut hak politik mantan Ketua DPR dan Ketum Partai Golkar ini untuk dipilih sebagai pejabat publik hingga lima tahun setelah berakhirnya masa kurungan. MI/Ramdani
Zumi Zola, 2 Februari 2018 ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap proyek-proyek dan pengesahan RAPBD Jambi 2018. Dalam sidang vonis Gubernur Jambi nonaktif tersebut dijatuhi hukuman 6 penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. MI/Rommy Pujianto
Zumi Zola, 2 Februari 2018 ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap proyek-proyek dan pengesahan RAPBD Jambi 2018. Dalam sidang vonis Gubernur Jambi nonaktif tersebut dijatuhi hukuman 6 penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. MI/Rommy Pujianto
KPK menyita 16 kendaraan mewah (delapan mobil dan delapan motor) yang nilainya mencapai miliaran rupiah milik Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif, 11 Maret. Kendaraan mewah tersebut diduga hasil suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai, tahun anggaran 2017, yang melibatkan Abdul Latif. Antara Foto/Sigid Kurniawan
KPK menyita 16 kendaraan mewah (delapan mobil dan delapan motor) yang nilainya mencapai miliaran rupiah milik Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif, 11 Maret. Kendaraan mewah tersebut diduga hasil suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai, tahun anggaran 2017, yang melibatkan Abdul Latif. Antara Foto/Sigid Kurniawan
Terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono, Kamis, 17 Mei, mengembalikan sisa kerugian negara senilai Rp 87 miliar. Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern itu terbukti mengorupsi dana BLBI dan dihukum penjara selama empat tahun dan berkewajiban untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp169 miliar. MI/Susanto
Terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono, Kamis, 17 Mei, mengembalikan sisa kerugian negara senilai Rp 87 miliar. Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern itu terbukti mengorupsi dana BLBI dan dihukum penjara selama empat tahun dan berkewajiban untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp169 miliar. MI/Susanto
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi, 3 Juli 2018, ditangkap KPK. Sehari kemudian mereka resmi menjadi tersangka kasus suap realisasi komitmen fee proyek di tingkat provinsi dan kabupaten. Antara Foto/Ampelsa
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi, 3 Juli 2018, ditangkap KPK. Sehari kemudian mereka resmi menjadi tersangka kasus suap realisasi komitmen fee proyek di tingkat provinsi dan kabupaten. Antara Foto/Ampelsa
Anggota DPR Komisi VII Eni Maulani Saragih serta pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, KPK tetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Beberapa hari kemudian Idrus Marham mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial RI dan jadi tersangka dalam kasus ini. Antara Foto/Sigid Kurniawan
Anggota DPR Komisi VII Eni Maulani Saragih serta pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo, KPK tetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. Beberapa hari kemudian Idrus Marham mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial RI dan jadi tersangka dalam kasus ini. Antara Foto/Sigid Kurniawan
Terdakwa kasus dugaan suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara Rita Widyasari (tengah) tersenyum lepas saat berfoto bersama pendukungnya usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 21 Maret. Antara Foto/Galih Pradipta
Terdakwa kasus dugaan suap pemberian izin lokasi perkebunan di Kutai Kartanegara Rita Widyasari (tengah) tersenyum lepas saat berfoto bersama pendukungnya usai menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 21 Maret. Antara Foto/Galih Pradipta
KPK, Selasa, 27 Maret, resmi menahan enam orang anggota DPRD Malang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penetapan APBD-Perubahan Kota Malang 2015. Sebelumnya KPK telah menetapkan 18 anggota DPRD Malang sebagai tersangka. MI/Rommy Pujianto
KPK, Selasa, 27 Maret, resmi menahan enam orang anggota DPRD Malang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penetapan APBD-Perubahan Kota Malang 2015. Sebelumnya KPK telah menetapkan 18 anggota DPRD Malang sebagai tersangka. MI/Rommy Pujianto
Cawagub Sultra Asrun dan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra ditangkap KPK. Bersama empat lainnya, ayah-anak ini jadi tersangka kasus suap sebesar Rp 2,8 miliar  dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari. Uang suap dipakai sebagai modal kampanye Asrun dalam Pilgub Sultra 2018-2023. MI/Rommy Pujianto
Cawagub Sultra Asrun dan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra ditangkap KPK. Bersama empat lainnya, ayah-anak ini jadi tersangka kasus suap sebesar Rp 2,8 miliar dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari. Uang suap dipakai sebagai modal kampanye Asrun dalam Pilgub Sultra 2018-2023. MI/Rommy Pujianto
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan resmi ditahan KPK. Politikus PAN ini menjadi tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016. Antara Foto/Wibowo Armando
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan resmi ditahan KPK. Politikus PAN ini menjadi tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016. Antara Foto/Wibowo Armando

Kaleidoskop Hukum 2018: KPK & Pemimpin Daerah

News kpk
25 Desember 2018 11:07
Jakarta: Hampir tiap bulan pada sepanjang tahun ini KPK menangkap kepala daerah dan wakil rakyat dalam kasus korupsi. Ada yang menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk memeras pengusaha yang mengerjakan proyek, ada juga yang ‘menjual’ surat mutasi jabatan kepada jajarannya. Uniknya dalam proses hukum yang berjalan, tidak nampak penyesalan di wajah pada tersangka, bahkan ada terdakwa yang di dalam sidang pengadilan Tipikor berfoto bersama dengan massa pendukung. Apa yang salah besar dalam budaya dan tata hukum kita?. MI/Antara Foto
(KHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif