Kuasa hukum dari Amien Rais, Sirajuddin Syamsuddin, dan Edi Swasono, selaku pemohon gugatan pengujian Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, Ahmad Yani (tengah) dan Zainal Arifin (kedua kanan) berbincang sebelum dimulainya sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Ketua Mahkamah Konstitusi selaku hakim ketua Anwar Usman (tengah) didampingi hakim anggota Enny Nurbaningsih (kiri), dan Wahiduddin Adams (kanan) bersiap memulai sidang putusan perkara gugatan pengujian Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang diajukan sejumlah pemohon di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan pengujian Perppu No 1/2020 tidak dapat diterima karena perppu yang menjadi objek perkara telah disahkan menjadi UU No 2/2020 oleh DPR dan pemerintah sehingga gugatan kehilangan objeknya.

MK Tolak Uji Materi Perppu Penanganan Covid-19

23 Juni 2020 15:30

Jakarta: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan gugatan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait penanganan virus korona, Selasa, 23 Juni 2020. Gugatan diajukan oleh Amien Rais, Din Syamsuddin, dan sejumlah pihak lain.

Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan pengujian Perppu No 1/2020 tidak dapat diterima karena perppu yang menjadi objek perkara telah disahkan menjadi UU No 2/2020 oleh DPR dan pemerintah sehingga gugatan kehilangan objeknya.

Putusan yang sama juga divonis hakim terhadap gugatan nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Dalam gugatannya, MAKI juga mempersoalkan soal Perppu Corona. Namun, karena Perppu sudah menjadi UU, permohonan dianggap sudah kehilangan objek. ANTARA Foto/Indrianto Eko Suwarso

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(KHL)

News Virus Korona virus corona