Ketua DPR Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin (kiri) saat akan memimpin Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020, di Komplek Parlemen, Jakarta.
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) berbincang dengan Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin (kiri) saat akan memimpin Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020, di Komplek Parlemen, Jakarta.
Dalam rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2021 dan pengambilan keputusan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Corona menjadi UU.
Dalam rapat paripurna tersebut beragendakan penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2021 dan pengambilan keputusan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau Perppu Corona menjadi UU.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) membacakan pandangan pemerintah pada Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 , di Komplek Parlemen, Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) membacakan pandangan pemerintah pada Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020 , di Komplek Parlemen, Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR RI yang menyetujui pembuatan RUU ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR RI yang menyetujui pembuatan RUU ini.
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin (kedua kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) menerima dokumen dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) pada Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020, di Komplek Parlemen, Jakarta.
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin (kedua kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) menerima dokumen dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) pada Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020, di Komplek Parlemen, Jakarta.

DPR Setujui Perppu Covid-19 Jadi Undang-undang

12 Mei 2020 19:38
Jakarta: DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Perundang-Undangan (Perppu) No. 1 Tahun 2020 untuk disahkan sebagai UU. 

Perppu ini mengatur soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Persetujuan pengesahan Perppu ini dibahas dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020.

Adapun RUU ini lebih dulu melalui laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah membacakan pandangan mini fraksi dalam rangka pembahasan tingkat dua atau pengambilan keputusan dalam sidang paripurna untuk disahkan sebagai UU. 

Hasilnya ada 8 fraksi yang mendukung dari total 9 fraksi di DPR RI. Sisanya 1 fraksi yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak RUU yang berasal dari Perppu No. 1 Tahun 2020 ini. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR RI yang menyetujui pembuatan RUU ini. ANTARA Foto/Muhammad Adimaja

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News Virus Korona virus corona

GRAFIS