Puluhan Guru Besar dan Civitas Akademika Unsoed Melawan Pengkhianatan Demokrasi

Purwokerto: Sekitar 20 guru besar dan puluhan civitas akademika Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi simpatik tepat di depan patung Jenderal Soedirman. Civitas akademika Unsoed membacakan deklarasi yang mengkritisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran.

Dalam aksi simpatik itu, para guru besar dan civitas akademika yang menamakan Laskar Poetra Soedirman Menggugat meneriakkan, "Lawan Pengkhianatan Demokrasi". Beberapa kali mereka meneriakkan kalimat tersebut.

Deklarasi dibacakan oleh guru besar Fakultas Hukum Unsoed Prof Hibnu Nugroho mewakili Laskar Poetra Soedirman, Rabu, 7 Februari 2024.

"Memperhatikan perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat mendekati perhelatan pesta demokrasi, pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2024, kami Laskar Poetra Soedirman yang terdiri dari profesor, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu mengimbau kepada seluruh komponen anak bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita guna memperkokoh kesadaran kebangsaan yang ber Bhineka Tunggal Ika," katanya.

Kedua, mendesak kepada seluruh aparat penyelenggara negara untuk mengedepankan dan mengutamakan kepentingan nasional dengan bekerja secara professional, akuntabel, serta tidak berpihak pada kepentingan yang bersifat partisan.

"Ketiga mengimbau kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu 2024, untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab," lanjutnya.

Yang keempat mendesak kepada penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk bersikap adil, terbuka, tidak berpihak, serta bekerja secara profesional dan akuntabel. 

"Kelima, engajak seluruh komponen anak bangsa untuk selalu memelihara dan mengamalkan norma-norma kepantasan, kesopanan, moral etika dan hukum guna menciptakan tertib sosial," ujarnya.

Kemudian yang keenam mengutuk pejabat negara yang bertindak tidak netral, manipulatif, merekayasa ketentuan hukum untuk kepentingan yang bersifat partisan.

"Ketujuh mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Kedelapan, jika Presiden tidak dapat melaksanakan hal sebagaimana tersebut pada poin 7, dikhawatirkan akan menimbulkan chaos," tandasnya.

Kemudian Prof Hibnu mengutip kalimat yang disampaikan oleh Jenderal Soedirman. "Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa," tegas dia. MI/Lilik Darmawan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News