Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wapres Jusuf Kalla (kanan), serta Menko Polhukam Wiranto saat Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja membahas Reformasi bidang Hukum.
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wapres Jusuf Kalla (kanan), serta Menko Polhukam Wiranto saat Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja membahas Reformasi bidang Hukum.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) saat Rapat Terbatas Reformasi bidang Hukum.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) saat Rapat Terbatas Reformasi bidang Hukum.
Menko Polhukam Wiranto (tengah), Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) serta Seskab Pramono Anung saat pemaparan evaluasi dan fokus reformasi bidang hukum.
Menko Polhukam Wiranto (tengah), Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan) serta Seskab Pramono Anung saat pemaparan evaluasi dan fokus reformasi bidang hukum.
Pemerintah mengevaluasi upaya reformasi bidang hukum tahap I, antara lain kinerja Saber Pungli, penyelundupan ilegal, pemindahan lapas yang kelebihan kapasitas, penerapan tilang on-line, serta percepatan mengurus SIM-STNK-BPKB-SKCK.
Pemerintah mengevaluasi upaya reformasi bidang hukum tahap I, antara lain kinerja Saber Pungli, penyelundupan ilegal, pemindahan lapas yang kelebihan kapasitas, penerapan tilang on-line, serta percepatan mengurus SIM-STNK-BPKB-SKCK.

Presiden Tegaskan Reformasi Hukum Harus Sejalan dengan Pancasila

17 Januari 2017 18:15
Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas bersama Menteri Kabinet Kerja membahas Reformasi bidang Hukum di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2017). Presiden menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti harus ada evaluasi atas peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional. Presiden juga mengingatkan agar reformasi hukum menyentuh sisi hilir yaitu pelayanan publik serta sisi hulu yaitu aspek regulasi. ANTARA/Yudhi Mahatma

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(LEN)

News reformasi hukum

GRAFIS