Ditjen PP Perkuat Analisis Dampak dalam Penyusunan Regulasi

‎Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum mengembangkan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung analisis dampak regulasi. 
‎
‎Inisiatif ini menjadi bagian dari penguatan proses penyusunan peraturan perundang-undangan seiring upaya Indonesia menuju keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
‎
‎Pengembangan tersebut berangkat dari peluncuran Pedoman Analisis Dampak Regulasi atau Regulatory Impact Analysis (RIA) dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum pada 15 Oktober 2026. 
‎
‎Pedoman hasil kerja sama Ditjen PP Kementerian Hukum dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta itu memberikan panduan bagi penyusun peraturan untuk menilai apakah suatu persoalan membutuhkan aturan baru atau dapat ditangani melalui perbaikan pelaksanaan regulasi yang sudah ada.
‎
‎Dalam penerapannya, analisis dampak regulasi membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran ketentuan yang berlaku, pengumpulan data dan masukan masyarakat, hingga perbandingan manfaat serta biaya dari berbagai pilihan kebijakan.
‎
‎Untuk mendukung proses tersebut, Sekretaris Ditjen PP, Dr. Muhammad Akram, menggagas pemanfaatan AI yang kini dikembangkan melalui penyusunan prototipe RIA berbasis teknologi tersebut.
‎
‎Prototipe itu dirancang untuk membantu perancang peraturan dan analis kebijakan dalam menata data, mengelompokkan masukan publik, serta menyajikan alternatif kebijakan beserta perkiraan dampaknya. Meski demikian, pemeriksaan sumber data, pengujian hasil analisis, dan penetapan rekomendasi tetap menjadi tanggung jawab tim penyusun.
‎
‎Pemanfaatan teknologi ini juga diharapkan memudahkan pengambil keputusan dalam memahami konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan. Dalam usulan penyederhanaan perizinan, misalnya, analisis dapat memberikan gambaran mengenai waktu yang dibutuhkan pemohon, biaya pelaksanaan, serta kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat.
‎
‎Di sisi lain, penyajian hasil RIA menggunakan bahasa yang mudah dipahami diharapkan dapat membantu masyarakat mempelajari usulan kebijakan dan menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman mereka.
‎Pengembangan prototipe tersebut sejalan dengan prinsip RIA yang diterapkan OECD, antara lain penilaian dampak sejak awal, perbandingan berbagai alternatif kebijakan, serta pelibatan pihak-pihak yang terdampak.
‎
‎Melalui pedoman RIA dan pengembangan teknologi berbasis AI, Ditjen PP berupaya mendorong proses pembentukan peraturan yang lebih terukur dan transparan. Dengan demikian, pertimbangan dalam memilih suatu kebijakan dapat dijelaskan kepada publik, sementara manfaat regulasi dapat dievaluasi setelah diberlakukan. Foto: Ditjen PP

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News