"Ada keluhan dari unsur TNI-Polri karena kurang kepedulian dari pejabat daerah. Saya tidak menyinggung siapa, tidak mungkin, tapi rata-rata pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten-kota," kata Doni dalam konferensi pers penanganan karhutla di gedung Graha BNPB Jakarta, Sabtu, 14 September 2019.

Doni menyebut laporan tersebut berasal dari unsur komandan TNI-Polri yang bertugas di wilayah kebakaran hutan dan lahan. "Bahkan saat ada undangan rapat tidak pernah hadir. Padahal penyebab kebakaran hutan 99 persen karena ulah manusia. 80 persen dari lahan yang terbakar akhirnya berubah jadi kebun," tegas Doni.

Doni mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo menghubunginya langsung dan meminta agar pemerintah daerah juga harus ditugaskan melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. "Saya mengharapkan kerjasama dari semua komponen," katanya.

Ia meminta kepada seluruh elemen, khususnya pada pejabat-pejabat daerah mulai dari bupati-wali kota, camat, lurah, hingga RT-RW juga turut membantu untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian karhutla. "Kita tidak ingin kehabisan tenaga, energi, uang, biaya dan sebagainya hanya karena penanganan belum optimal. Sekali lagi saya berharap bupati, wali kota, camat, lurah lebih peduli," ujar Doni.