Menjaga kedaulatan di garis terdepan Indonesia bukan semata urusan pertahanan dan keamanan. Di pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, denyut perekonomian warga, kebersihan lingkungan, hingga akses layanan kesehatan yang layak menjadi kunci agar masyarakat betah dan sejahtera di beranda negeri.
Menjaga kedaulatan di garis terdepan Indonesia bukan semata urusan pertahanan dan keamanan. Di pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, denyut perekonomian warga, kebersihan lingkungan, hingga akses layanan kesehatan yang layak menjadi kunci agar masyarakat betah dan sejahtera di beranda negeri.
Hal itulah yang menjadi perhatian Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal Maruli Simanjuntak, saat menyambangi Pulau Laut dan Pulau Sekatung di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Kamis, 12 November 2026.
Hal itulah yang menjadi perhatian Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal Maruli Simanjuntak, saat menyambangi Pulau Laut dan Pulau Sekatung di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Kamis, 12 November 2026.
Dalam agenda Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pulau Terluar dan Perbatasan ini, Maruli melihat langsung berbagai sisi kehidupan di ujung utara Indonesia tersebut.
Dalam agenda Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pulau Terluar dan Perbatasan ini, Maruli melihat langsung berbagai sisi kehidupan di ujung utara Indonesia tersebut.
Kunjungan ini sekaligus menjadi pijakan persiapan pelaksanaan Program Bangun Beranda Negeri agar pembangunan di kawasan perbatasan benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga.
Kunjungan ini sekaligus menjadi pijakan persiapan pelaksanaan Program Bangun Beranda Negeri agar pembangunan di kawasan perbatasan benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga.

Dari Jembatan hingga Puskesmas, BNPPDT Cermati Kebutuhan Warga Perbatasan

14 November 2026 14:14
Natuna: Menjaga kedaulatan di garis terdepan Indonesia bukan semata urusan pertahanan dan keamanan. Di pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, denyut perekonomian warga, kebersihan lingkungan, hingga akses layanan kesehatan yang layak menjadi kunci agar masyarakat betah dan sejahtera di beranda negeri.

Hal itulah yang menjadi perhatian Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal Maruli Simanjuntak, saat menyambangi Pulau Laut dan Pulau Sekatung di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Kamis, 12 November 2026.

Dalam agenda Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pulau Terluar dan Perbatasan ini, Maruli melihat langsung berbagai sisi kehidupan di ujung utara Indonesia tersebut. Kunjungan ini sekaligus menjadi pijakan persiapan pelaksanaan Program Bangun Beranda Negeri agar pembangunan di kawasan perbatasan benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga.

Menyoroti Persoalan Sampah hingga Penggerak Ekonomi

Berbeda dengan wilayah daratan utama, pulau-pulau kecil di perbatasan memiliki tantangan geografis tersendiri. Dari pengamatannya di lapangan, Maruli menyoroti perlunya tata kelola sampah yang baik serta penyediaan fasilitas pendukung agar roda perekonomian masyarakat setempat bisa berputar lebih kencang.

“Ya, supaya di pulau-pulau ini kita juga harus memikirkan bagaimana permasalahan sampah, bagaimana mengadakan fasilitas supaya perekonomian mereka meningkat,” ujar Maruli di sela-sela peninjauan.

Menurutnya, pendekatan pembangunan di wilayah terluar tidak bisa disamaratakan. Setiap pulau memiliki karakteristik dan persoalan unik yang harus dipetakan secara cermat sebelum program dieksekusi.

Menyapa Warga hingga Mengecek Fasilitas Dasar

Rangkaian kunjungan kerja di Natuna diawali dengan meninjau pembangunan Jembatan Garuda di Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur. Jembatan sepanjang 18 meter ini menjadi urat nadi penting yang menghubungkan antardesa untuk memperlancar mobilitas harian warga.

Perjalanan berlanjut ke Pulau Sekatung untuk mengecek kondisi Pos Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) dan sarana penunjang tugas para prajurit. Selanjutnya di Pulau Laut, Maruli meninjau langsung fasilitas pertahanan dan pelayanan publik, mulai dari Pos TNI Angkatan Laut (TNI AL), Kantor Koramil, Kantor Kecamatan, hingga Puskesmas.

Tak hanya melihat bangunan fisik, Maruli juga meluangkan waktu berdialog hangat dengan warga Pulau Laut untuk mendengar langsung keluhan serta harapan mereka. Dalam kegiatan ini, ia turut didampingi Bupati Natuna Cen Sui Lan beserta jajaran pejabat BNPPDT, yakni Plh. Sekretaris BNPPDT Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen TNI Edi Nurhabad, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Nainggolan.

Kunjungan ke Natuna ini melengkapi safari kerja BNPPDT ke wilayah perbatasan, setelah sebelumnya menyambangi Pulau Sebatik di Kalimantan Utara. Seluruh catatan lapangan dan aspirasi warga Natuna akan diramu menjadi bahan evaluasi agar penguatan kawasan perbatasan berjalan seimbang antara ketangguhan pertahanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Foto: BNPPDT 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(MUM)

News Perbatasan Indonesia