Jakarta: Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji beban pajak pada setiap aktivitas sosial akan dinolkan. Hal ini ia sampaikan dalam Dialog Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO): Capres 2024 Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029.
"Kami lebih cenderung pada aktivitas-aktivitas sosial, itu dikurangi beban pajaknya. Justru mereka harus dibebaskan," ujar Anies di Menara Bank Mega, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2023.
Ia mencontohkan Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) harus bayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Pembebasan pajak untuk kelompok aktivitas sosial tersebut sudah dibebaskan di Jakarta.
"Bayangkan, YPAC ngurusin anak-anak cacat, itu harus bayar PBB puluhan juta per tahun. Sekolah pendidikan, rumah para sejarawan di Jakarta sudah kita nolkan (PBB-nya), mereka terkena pembebasan," ucap Anies.
Anies juga berbicara soal pengambilan keputusan soal pajak harus dalam kewajaran. Keputusan itu mestinya tidak hanya mempertimbangkan situasi domestik.
"Karena kita berhadapan dengan dunia global. Di mana keputusan pajak kita di sini itu berdampak kepada lokasi investasi pada relokasi industri dan faktor-faktor itu enggak bisa dihilangkan dan ini dinamis," jelas Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan terpenting dalam pengambilan keputusan soal perpajakan tidak merugikan pihak manapun. Anies memegang prinsip kolaboratif.
"Kami berharap pajak itu menjadi mekanisme untuk membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kita berkeinginan, pendekatan yang dibuat itu kolaboratif," ujar Anies.
Pajak, kata Anies, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan. Namun, pajak itu untuk memberikan insentif dan disinsentif.
"Ketika disiapkan sebuah struktur perpajakan, dia akan membentuk perilaku. perilaku yang kita inginkan adalah perilaku yang meningkatkan produktivitas. Jadi pajak pun disusun dengan prinsip yang seperti itu," jelas Anies. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Foto: MI/Susanto
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
"Kami lebih cenderung pada aktivitas-aktivitas sosial, itu dikurangi beban pajaknya. Justru mereka harus dibebaskan," ujar Anies di Menara Bank Mega, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2023.
Ia mencontohkan Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) harus bayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Pembebasan pajak untuk kelompok aktivitas sosial tersebut sudah dibebaskan di Jakarta.
"Bayangkan, YPAC ngurusin anak-anak cacat, itu harus bayar PBB puluhan juta per tahun. Sekolah pendidikan, rumah para sejarawan di Jakarta sudah kita nolkan (PBB-nya), mereka terkena pembebasan," ucap Anies.
Anies juga berbicara soal pengambilan keputusan soal pajak harus dalam kewajaran. Keputusan itu mestinya tidak hanya mempertimbangkan situasi domestik.
"Karena kita berhadapan dengan dunia global. Di mana keputusan pajak kita di sini itu berdampak kepada lokasi investasi pada relokasi industri dan faktor-faktor itu enggak bisa dihilangkan dan ini dinamis," jelas Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan terpenting dalam pengambilan keputusan soal perpajakan tidak merugikan pihak manapun. Anies memegang prinsip kolaboratif.
"Kami berharap pajak itu menjadi mekanisme untuk membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kita berkeinginan, pendekatan yang dibuat itu kolaboratif," ujar Anies.
Pajak, kata Anies, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan. Namun, pajak itu untuk memberikan insentif dan disinsentif.
"Ketika disiapkan sebuah struktur perpajakan, dia akan membentuk perilaku. perilaku yang kita inginkan adalah perilaku yang meningkatkan produktivitas. Jadi pajak pun disusun dengan prinsip yang seperti itu," jelas Anies. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Foto: MI/Susanto
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
.jpg?w=330)
