Bedah Buku di Unpad Bahas Perang Kognitif dan Demokrasi Digital

Bandung: Media sosial berperan dalam membentuk persepsi publik dan memperluas penyebaran isu politik. Namun, mobilisasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi arus informasi digital, tetapi juga berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, kebijakan, dan kepercayaan terhadap institusi.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam bedah buku Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025 karya Brigjen TNI Dr Agus Bhakti di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Kamis, 15 Oktober 2026.

Diskusi yang melibatkan pengamat media sosial Yan Kurniawan dan dosen Ilmu Politik Unpad Dr. Yusa Djuyandi itu membahas hubungan antara penyebaran informasi digital, pembentukan opini, dan mobilisasi politik.

Dalam kajian perang kognitif, persoalan tidak terbatas pada informasi yang keliru. Cara informasi dipilih, disajikan, dan ditafsirkan juga dapat memengaruhi pemahaman serta respons masyarakat terhadap suatu peristiwa.

Media Sosial dan Pembentukan Persepsi

Dinamika demonstrasi sepanjang 2025 memperlihatkan bagaimana isu kebijakan dan keresahan publik mendapat jangkauan lebih luas melalui media sosial. Tagar seperti #IndonesiaGelap, #BubarkanDPR, dan #PeringatanDarurat menjadi bagian dari percakapan digital yang menghubungkan beragam aspirasi masyarakat.

Video, gambar, dan simbol yang beredar dapat memengaruhi cara publik memahami suatu peristiwa. Pemilihan sudut pandang, potongan gambar, musik, hingga penyuntingan video turut membentuk konteks dan suasana emosional sebuah konten.

Yan Kurniawan menyoroti pentingnya memahami media sosial sebagai ruang pembentukan opini yang bergerak cepat. Informasi dari warga, aktivis, kreator konten, dan media dapat saling memperkuat sehingga penyebaran narasi digital berkaitan erat dengan dinamika politik di dunia nyata.

Dalam kajian komunikasi, proses pembentukan persepsi tersebut dapat dipahami melalui konsep agenda setting, framing, dan priming. Agenda setting memengaruhi isu yang menjadi perhatian publik, framing membentuk cara suatu isu ditafsirkan, sedangkan priming memengaruhi tolok ukur yang digunakan masyarakat untuk menilai aktor atau lembaga politik.

Ketiga mekanisme itu dapat saling berinteraksi ketika sebuah isu berulang kali muncul dan mendapat bingkai tertentu di ruang digital.

Keresahan Publik dan Respons Institusi

Meski demikian, demonstrasi tidak dapat dijelaskan hanya melalui penyebaran informasi di media sosial. Kebijakan yang dipersoalkan, respons institusi, dan tingkat kepercayaan masyarakat turut memengaruhi munculnya mobilisasi.

Dalam perspektif politik, komunikasi publik perlu disertai penanganan terhadap substansi persoalan yang berkembang di masyarakat. Penjelasan yang akurat dan terbuka dapat membantu mengurangi spekulasi, terutama ketika informasi yang belum terverifikasi beredar luas.

Kecepatan komunikasi tetap perlu diimbangi ketepatan informasi. Institusi perlu menyampaikan penjelasan yang mudah dipahami, transparan, serta mengakui persoalan yang membutuhkan evaluasi.

Di sisi lain, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memeriksa sumber, membandingkan informasi, serta membedakan fakta, opini, dan manipulasi. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan keterampilan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami bagaimana narasi dapat memengaruhi persepsi.

Menjaga Ruang Demokrasi

Penguatan ketahanan kognitif juga perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan demokrasi. Upaya mencegah manipulasi informasi tidak seharusnya mengabaikan hak masyarakat untuk mengkritik, menyampaikan aspirasi, dan melakukan demonstrasi.

Karena itu, keterbukaan informasi, akuntabilitas institusi, literasi digital, dan dialog antara pemerintah dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Bedah buku Perang Kognitif di Unpad menempatkan mobilisasi digital sebagai fenomena yang perlu dipahami melalui berbagai perspektif, mulai dari teknologi dan komunikasi hingga ilmu politik dan kajian keamanan.

Tantangannya bukan sekadar menghadapi informasi yang viral, melainkan memastikan masyarakat dapat menilai informasi secara kritis, institusi merespons persoalan publik, dan perbedaan pendapat tetap mendapat ruang dalam kehidupan demokrasi. Dok. Istimewa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News