Jakarta: Hasil inspeksi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan bahwa proses uji klinik obat Covid-19 yang dikembangkan Universitas Airlangga bersama TNI AD dan Badan Intelijen Negara (BIN) belum valid.
Ada banyak hal yang masih harus diperbaiki agar obat tersebut dinyatakan valid dan mendapat izin edar BPOM.
Hal tersebut diungkapkan Kepala BPOM Penny Lukito dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Rabu, 19 Agustus 2020.
Penny mengatakan, pihaknya melakukan inspeksi terhadap proses uji klinik pada 28 Juli 2020.
Adapun uji klinik dimulai pada 3 Juli lalu. Dari hasil inspeksi itu, muncul temuan kritis berupa tidak terpenuhinya unsur randomisasi atau pengacakan subjek uji klinik. Padahal, subjek dari suatu riset harus memenuhi unsur pengacakan agar merepresentasikan populasi.
Pengacakan itu berkaitan dengan keberagaman subjek penelitian, seperti variasi demografi, derajat kesakitan, hingga derajat keparahan penyakit dari yang ringan, sedang, hingga berat.
Selain itu, Penny menyebut dalam uji klinis obat yang dikembangkan untuk pasien Covid-19 Unair, pasien konfirmasi positif tanpa gejala (OTG) turut dilibatkan dalam penelitian. Padahal dalam ketentuan uji klinik, pasien OTG tak diberikan obat.
Menurutnya, berdasarkan hasil validitas obat yang telah diberikan kepada subjek uji klinik, belum menunjukkan perbedaan dengan terapi Covid-19 lainnya. Sementara untuk bisa menjadi temuan baru, sebuah obat harus bisa memberikan dampak yang signifikan kepada pasien positif Covid-19.
Penny mengatakan, BPOM telah menyampaikan temuan inspeksi ini ke pihak Unair, TNI AD, dan BIN. BPOM pun meminta tim pengembang untuk memperbaiki proses penelitian mereka.
Namun demikian, hingga saat ini temuan inspeksi itu belum mendapat respons sehingga BPOM belum dapat menindaklanjuti kembali. ANTARA Foto/Nova Wahyudi Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News