Sejumlah terdakwa anggota DPRD Kota Malang menjalani sidang tuntutan kasus dugaan suap pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 sebesar Rp700 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 18 November 2018.
Sejumlah terdakwa anggota DPRD Kota Malang menjalani sidang tuntutan kasus dugaan suap pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 sebesar Rp700 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 18 November 2018.
Jaksa Penuntut Umum menuntut 18 anggota dewan tersebut dengan tuntutan bervariasi mulai dari empat sampai tujuh tahun penjara dan denda Rp.200 juta serta pencabutan hak politik selama lima tahun.
Jaksa Penuntut Umum menuntut 18 anggota dewan tersebut dengan tuntutan bervariasi mulai dari empat sampai tujuh tahun penjara dan denda Rp.200 juta serta pencabutan hak politik selama lima tahun.
Terdakwa Ya'qud Ananda Qurban dituntut paling tinggi yaitu tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Yaqud juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 150 juta, subsider 2 bulan kurungan. Terdakwa dituntut paling berat karena selama dalam persidangan berbelit-belit dan tidak jujur.
Terdakwa Ya'qud Ananda Qurban dituntut paling tinggi yaitu tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Yaqud juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 150 juta, subsider 2 bulan kurungan. Terdakwa dituntut paling berat karena selama dalam persidangan berbelit-belit dan tidak jujur.

18 Anggota DPRD Kota Malang Dituntut 4-7 Tahun Penjara

29 November 2018 08:30
Jakarta: 18 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi terdakwa kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dituntut pidana bervariasi mulai dari empat sampai tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta, serta pencabutan hak politik selama lima tahun. Antara Foto/Umarul Faruq

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(WWD)

News

GRAFIS