Terpidana kasus suap pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta, Mohammad Sanusi menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam sidang itu Jaksa KPK menolak permohonan PK yang diajukan oleh mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Jaksa menolak permohonan PK Sanusi dengan alasan bahwa dasar dalam memori PK diluar ketentuan dalam pasal 263 KUHP sehingga harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

Sebelumnya, eks anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi mengajukan permohonan PK kasus suap Raperda Reklamasi. Dalam permohonan sidang PK itu, Sanusi mengatakan novum atau alat bukti baru adanya kekhilafan hakim.