Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan KPK di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 4 Juli 2018, untuk membicarakan mengenai masuknya tindak pidana korupsi ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Presiden Joko Widodo bertemu pimpinan KPK di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 4 Juli 2018, untuk membicarakan mengenai masuknya tindak pidana korupsi ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa Rancangan KUHP tidak akan disahkan pada 17 Agustus 2018 karena masih perlu pembahasan lebih lanjut.
Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa Rancangan KUHP tidak akan disahkan pada 17 Agustus 2018 karena masih perlu pembahasan lebih lanjut.
RKUHP dinilai memerlukan pembahasan, kodifikasi, hingga konsinyering lebih lanjut sehingga hasil akhir bisa mengakomodasi masukan-masukan yang diberikan.
RKUHP dinilai memerlukan pembahasan, kodifikasi, hingga konsinyering lebih lanjut sehingga hasil akhir bisa mengakomodasi masukan-masukan yang diberikan.

RKUHP Urung Disahkan 17 Agustus

04 Juli 2018 17:28
Bogor: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan disahkan 17 Agustus seperti direncanakan Ketua DPR Bambang Soesatyo sebelumnya. Hal itu disampaikan usai mendampingi Presiden Jokowi bertemu lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Bogor, Rabu, 4 Juli 2018. Antara Foto/Puspa Perwitasari

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News undang-undang

GRAFIS