Jakarta: Gugatan yang diajukan ICW dan Perludem ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada memasuki tahap akhir. Dalam sidang putusan perkara pada Rabu, 11 Desember 2019, MK menyatakan eks narapidana, termasuk kasus korupsi, harus menunggu selama 5 tahun setelah bebas jika ingin maju Pilkada. Antara Foto/Hafidz Mubarak
Jakarta: Gugatan yang diajukan ICW dan Perludem ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada memasuki tahap akhir. Dalam sidang putusan perkara pada Rabu, 11 Desember 2019, MK menyatakan eks narapidana, termasuk kasus korupsi, harus menunggu selama 5 tahun setelah bebas jika ingin maju Pilkada. Antara Foto/Hafidz Mubarak
Pemohon gugatan nomor perkara 58/PUU-XVII/2019 Tsamara Armany (tengah) mengikuti sidang dengan agenda pembacaan amar putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Pemohon gugatan nomor perkara 58/PUU-XVII/2019 Tsamara Armany (tengah) mengikuti sidang dengan agenda pembacaan amar putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menerima sebagian gugatan pada nomor perkara 56/PUU-XVII/2019 yakni mantan narapida termasuk kasus korupsi harus menunggu selama lima tahun setelah bebas jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menerima sebagian gugatan pada nomor perkara 56/PUU-XVII/2019 yakni mantan narapida termasuk kasus korupsi harus menunggu selama lima tahun setelah bebas jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Sementara majelis hakim menolak gugatan pada nomor perkara 58/PUU-XVII/2019 mengenai batasan umur untuk maju sebagai calon kepala daerah.
Sementara majelis hakim menolak gugatan pada nomor perkara 58/PUU-XVII/2019 mengenai batasan umur untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada Usai 5 Tahun Keluar Penjara

11 Desember 2019 15:34
Jakarta: Gugatan yang diajukan ICW dan Perludem ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada memasuki tahap akhir. Dalam sidang putusan perkara pada Rabu, 11 Desember 2019, MK menyatakan eks narapidana, termasuk kasus korupsi, harus menunggu selama 5 tahun setelah bebas jika ingin maju Pilkada. Antara Foto/Hafidz Mubarak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News

GRAFIS