"Saya titip terutama dalam penggunaan dana desa diarahkan dalam pembelian barang itu selalu membeli di lingkungan desa. Saya beri contoh saat membangun jalan desa, batu beli di desa itu, kalau tidak ada batu maka bisa beli di desa sampingnya, kalau tidak ada juga beli di lingkup kecamatan. Pasirnya juga seperti itu, jangan keluar dari desa itu, semen juga sama," kata Presiden Jokowi.

"Selanjutnya penggunaan tenaga kerja, kalau membangun irigasi pasti ada tukangnya menggunakan tenaga kerja dari desa di situ, untuk apa? Saya ingatkan teori ekonominya uang ini kita harapkan Rp187 triliun jangan sampai kembali ke kota, ke Jakarta, tapi diarahkan agar uang berputar terus di desa sehingga perputaran uang di desa semakin banyak, banyak, banyak," jelas Presiden.

"Sehingga bayar tukang di desa itu, beli semen, pasir, batu ke orang di desa, jadi uang beredar di lingkup desa, ini yang kita harapkan. Kalau ada yang mengatakan  'Pak beli semen di desa lebih mahal Rp5.000 ya tidak apa-apa karena masuknya ke desa itu jadi muter lagi. Contoh tukang kita bayar setiap minggu dia akan beli sayuran ke pasar desa lalu uangnya muter di desa, ini yang kita harapkan," papar Presiden.

Menurut Presiden, pemerintah sudah mengucurkan total Rp187 triliun pada 2015-2018 untuk dana desa dengan rincian Rp20,7 triliun pada 2015, Rp47 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, lalu Rp60 triliun pada 2018 dan pada 2019 direncanakan Rp70 triliun. "Dari dana desa terbangun 158 ribu kilometer jalan desa, 18.400 posyandu, 48 ribu PAUD, 6.900 pasar desa, jembatan, irigasi, embung, air bersih, BUMdes (Badan Usaha Milik Desa), banyak sekali," ungkap Presiden.