Terdakwa Amin Santono menjalani sidang tuntutan kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah RAPBN-Perubahan tahun anggaran 2018 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.
Terdakwa Amin Santono menjalani sidang tuntutan kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah RAPBN-Perubahan tahun anggaran 2018 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.
Anggota DPR Komisi IX non-aktif dari Fraksi Partai Demokrat tersebut dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan karena terbukti menerima suap Rp3,3 miliar untuk mengupayakan kabupaten Lampung Tengah dan Sumedang mendapat alokasi tambahan anggaran.
Anggota DPR Komisi IX non-aktif dari Fraksi Partai Demokrat tersebut dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan karena terbukti menerima suap Rp3,3 miliar untuk mengupayakan kabupaten Lampung Tengah dan Sumedang mendapat alokasi tambahan anggaran.
Jaksa juga menuntut pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,9 miliar. Terakhir, KPK juga menuntut pencabutan hak politik Amin Santono.
Jaksa juga menuntut pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,9 miliar. Terakhir, KPK juga menuntut pencabutan hak politik Amin Santono. "Mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah terdakwa Amin Santono menjalani pidana pokok," kata Jaksa Nur Haris.

Amin Santono Dituntut 10 Tahun Penjara

22 Januari 2019 08:15
Jakarta: Anggota DPR Komisi IX non-aktif dari Fraksi Demokrat Amin Santono dituntut 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan karena terbukti menerima suap Rp3,3 miliar untuk mengupayakan Kabupaten Lampung Tengah dan Sumedang mendapat alokasi tambahan anggaran. Antara Foto/Sigid Kurniawan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(WWD)

News kasus korupsi

GRAFIS