Wali Kota nonaktif Mojokerto Masud Yunus bergegas setelah selesai menjalani sidang tuntutan dalam kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kota Mojokerto Tahun 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 18 September. Antara Foto/Umarul Faruq
Wali Kota nonaktif Mojokerto Masud Yunus bergegas setelah selesai menjalani sidang tuntutan dalam kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kota Mojokerto Tahun 2017 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 18 September. Antara Foto/Umarul Faruq
Jaksa menuntut Masud Yunus dengan pidana selama empat tahun penjara dan denda Rp250 juta dengan subsider kurungan selama tiga bulan serta pencabutan hak politik selama empat tahun. Antara Foto/Umarul Faruq
Jaksa menuntut Masud Yunus dengan pidana selama empat tahun penjara dan denda Rp250 juta dengan subsider kurungan selama tiga bulan serta pencabutan hak politik selama empat tahun. Antara Foto/Umarul Faruq
Dalam sidang agenda tuntutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman ini, Jaksa KPK menilai terdakwa bersalah melanggar pasal 5 ayat 1 A Undang-undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP.
Dalam sidang agenda tuntutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman ini, Jaksa KPK menilai terdakwa bersalah melanggar pasal 5 ayat 1 A Undang-undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 64 ayat 1 KUHP. "Maka kami menuntut hukuman penjara 4 tahun potong masa tahanan serta denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Jaksa KPK Iskandar. MI/Heri Susetyo

Wali Kota Mojokerto Dituntut 4 Tahun Penjara

18 September 2018 15:34
Sidoarjo: Wali Kota nonaktif Mojokerto Masud Yunus dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Selasa, 18 September 2018. Masud tersandung dugaan suap terhadap pimpinan DPRD Kota Mojokerto senilai hampir Rp2,5 miliar untuk memperlancar pembahasan APBD perubahan tahun 2016. MI/Antara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(WWD)

News kasus suap