Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kiri), Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kanan), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana (kiri) dan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji (kanan) saling bertumpu tangan] usai konferensi pers terkait penegakan hukum di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jakarta.

Konfrensi Pers setelah pertemuan tertutup ini membahas terkait ASN yang telah diputuskan Inkracht pada kasus Tindak Pidana Korupsi tetapi yang bersangkutan masih aktif serta menerima tunjangan dan gaji walaupun sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan Pemerintah seharusnya menindak tegas ASN yang sudah terbukti melakukan korupsi agar negara tidak mengalami kerugian.

KPK Harap ASN yang Korupsi Dipecat

04 September 2018 14:00

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengantisipasi adanya tindak pidana korupsi di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN), Selasa, 4 September 2018. Dalam pertemuan tersebut, KPK menyoroti masih adanya ASN yang tetap mendapatkan jabatan meski terbukti korupsi. Padahal para ASN yang terbukti korupsi seharusnya segera diberhentikan dengan tidak hormat. MI/M Irfan/Antara Foto/Reno Esnir

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(KHL)

News kasus korupsi