Menko Polhukam Wiranto (tengah) bersama Menkominfo Rudiantara (keempat kanan) memberi keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017).
Menko Polhukam Wiranto (tengah) bersama Menkominfo Rudiantara (keempat kanan) memberi keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017).
Menko Pulhukam mengisyaratkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas mengatur kewenangan Kementerian Hukum dan HAM secara langsung mencabut izin ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
Menko Pulhukam mengisyaratkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas mengatur kewenangan Kementerian Hukum dan HAM secara langsung mencabut izin ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
"Dalam Perppu ada azas contrario actus, maka lembaga yang memberikan izin dan mengesahkan ormas (Kemenkumham), diberikan kewenangan mencabut izin itu manakala ormas tertentu sudah melanggar ketentuan izin," ujar Wiranto.
Wiranto menekankan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Ormas. Perppu dikeluarkan lantaran UU Ormas tidak lagi memadai dalam mencegah munculnya ormas yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945.
Wiranto menekankan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Ormas. Perppu dikeluarkan lantaran UU Ormas tidak lagi memadai dalam mencegah munculnya ormas yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah Resmi Terbitkan Perppu 2/2017 Tentang Ormas

12 Juli 2017 15:31
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, Rabu (12/7/2017). Penerbitan Perppu tersebut untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. MI/Ramdani

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(WWD)

News perppu pembubaran ormas

GRAFIS