Jakarta: Ribuan narapidana di sejumlah daerah dibebaskan dari tahanan, Kamis, 2 April 2020.
Hak bebas mereka sesuai dengan program pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus korona (covid-19), yang tertuang dalam Permenkumham No. 10 tahun 2020.
Proses pembebasan napi dan anak pidana melalui program integrasi atau pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Kepmen No.M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 untuk mencegah penularan virus korona yang lebih masif di wilayah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang sekarang ini kondisinya sebagian besar melebihi kapasitas daya tampung ('over capacity').
Kepmen tersebut berlaku mulai akhir Maret 2020 dan dijalankan sekurangnya dalam masa tujuh hari ke depan, dan berdasarkan ketentuan itu secara bertahap segera dilakukan pembebasan bersyarat napi dan anak pidana yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Napi dan anak pidana yang bisa dibebaskan melalui program integrasi tersebut hanya untuk pelaku tindak pidana umum, sedangkan pelaku korupsi, terorisme, tindak pidana 'extraordinary' dan tindak pidana khusus tidak bisa mengikuti program itu, kata Gunawan.
Secara nasional Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho menjelaskan ada 30 ribu napi dan anak pidana menjalani program pembebasan bersyarat antisipasi penyebaran covid-19. ANTARA Foto/MI Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News