"Saya ingin menyampaikan dana kelurahan tidak muncul tiba-tiba. Sudah beberapa tahun lalu para walikota seluruh Indonesia yang tergabung dalam Apeksi membutuhkan dana kelurahan untuk mengurangi arus urbanisasi kota-kota di Indonesia," kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Penganggaran Dana Desa dan Dana Kelurahan di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 2 November 2018.

Ia menambahkan, dana kelurahan dialokasikan untuk mengatasi permasalahan yang makin kompleks, mulai dari kemiskinan, ketimpangan antarwarga, hingga lapangan kerja. Selain itu juga untuk merespon aspirasi para walikota dalam APBN 2019. "Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menganggarkan dana kelurahan Rp3 triliun. Saya minta Menkeu segera menyiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan ini sehingga segera bisa dimanfaatkan," katanya.

Presiden juga meminta Mendagri menyiapkan kerangka pengawasan dan evaluasi agar pemanfaatan dana kelurahan menyentuh kepentingan warga di kelurahan dan perkotaan.  Presiden memimpin rapat terbatas untuk membahas dana desa dan dana kelurahan.

Jokowi menegaskan kembali bahwa tujuan utama dana desa dan dana kelurahan adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat baik di desa maupun kelurahan di kota.  "Kita ingin angka kemiskinan desa, kota bisa berkurang drastis dengan adanya dana ini. Juga, kesenjanganan pendapatan warga desa, kota semakin kecil," katanya.