Menkumham Yasonna Laoly (keenam kanan) berjabat tangan bersama Ketua Pansus Terorisme Muhammad Syafii (keempat kiri), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (ketiga kanan), Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno (kedua kanan), Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius (ketujuh kiri), dan anggota Pansus Terorisme DPR lainnya usai ditandatanganinya hasil revisi UU Anti-Terorisme pada Rapat Kerja Penetapan Revisi UU Anti-Terorisme di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.

Dalam rapat tersebut Pemerintah dan DPR sepakat serta menyetujui menggunakan alternatif definisi terorisme dengan pengertian terorisme melingkupi motif ideologi, politik, serta gangguan keamanan.

Definisi alternatif II itu menyebutkan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungqn hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.