Ratusan pedagang kaki lima berjualan di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta, Senin (26/3). Penutupan Jalan Jatibaru Raya, berdasarkan temuan Ombudsman RI memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum.

Untuk itu Ombudsman memberikan waktu 60 hari kepada Pemprov DKI untuk mengembalikan fungsi dan membersihkan Jalan Jatibaru dari PKL.

Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu (kedua kanan) saat bersama Kasubdit Managemen Rekayasa Lalu lintas Polda Metro Jaya Budiyanto (kanan) meninjau PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018. Ombudsman melihat adanya maladministrasi dalam penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya, yang melanggar UU No 38/2004 tentang jalan dan UU No 22/2009 tentang angkutan jalan.