Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Agus Hermanto (kiri), Ketua KPK Agus Rajardjo (tengah), dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon meresmikan klinik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis elektronik (e-LHKPN) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/2). MI/Susanto
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Agus Hermanto (kiri), Ketua KPK Agus Rajardjo (tengah), dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon meresmikan klinik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis elektronik (e-LHKPN) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/2). MI/Susanto
Bambang Soesatyo mengatakan klinik tersebut mempermudah anggota DPR apabila membeli atau ada perubahan aset, yaitu cukup mencantumkan nomor sertifikat, nilainya, dan alamat lengkapnya sehingga tidak perlu mengirimkan foto copy sertifikatnya.
Bambang Soesatyo mengatakan klinik tersebut mempermudah anggota DPR apabila membeli atau ada perubahan aset, yaitu cukup mencantumkan nomor sertifikat, nilainya, dan alamat lengkapnya sehingga tidak perlu mengirimkan foto copy sertifikatnya. "Ketika anggota DPR membeli kendaraan, mereka tidak perlu mengirimkan foto copy BPKB dan STNK namun hanya mencantumkan nomor polisi, nomor mesin, dan alamat secara 'online'," ujarnya. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Hal senada juga dikemukakan Ketua KPK Agus Rahardjo. Menurutnya, klinik e-LHKPN di DPR akan mempermudah anggota DPR yang belum melaporkan LHKPN. MI/Susanto
Hal senada juga dikemukakan Ketua KPK Agus Rahardjo. Menurutnya, klinik e-LHKPN di DPR akan mempermudah anggota DPR yang belum melaporkan LHKPN. MI/Susanto
Ketua KPK Agus Rajardjo (kanan) menyerahkan laporan keuangan KPK kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo. MI/Susanto
Ketua KPK Agus Rajardjo (kanan) menyerahkan laporan keuangan KPK kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo. MI/Susanto

DPR-KPK Resmikan Klinik e-LHKPN

12 Februari 2018 16:04
Jakarta: DPR bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meresmikan klinik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis elektronik (e-LHKPN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018. Klinik e-LHKPN tersebut untuk mendorong upaya keterbukaan informasi anggota Dewan kepada masyarakat terkait laporan harta kekayaannya. MI/ANTARA

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(WWD)

News lhkpn