"Hari ini, kami kedatangan tamu dari Kementerian Kesehatan dan BPOM, karena KPK melakukan kajian. Kajian ini khusus tentang perizinan dan pengawasan obat yang ada di BPOM. Ada beberapa hal, hasil penelitian tersebut antara lain, supaya peredaran obat bisa dibatasi, seperti itu," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/10/2017). MI/Rommy Pujianto

Lebih lanjut Basaria menyatakan bahwa terdapat regulasi yang harus dibenahi terkait peredaran obat. "Contohnya paracetamol ada 139 merek, ada juga temuan dengan komposisi yang sama harganya bisa 2 sampai 80 kali lipat. Nah ini yang harus dikaji kembali bersama-sama dengan KPK sebagai pendamping. Ada hal-hal dan regulasi yang harus dibenahi, termasuk juga dalam hal ini," kata Basaria. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA BPOM Nurma Hidayati membenarkan bahwa pertemuan dengan KPK dan Kemenkes membahas soal perizinan peredaran obat. "Jadi kami kan tugasnya pengawasan obat dan makanan, kami melakukan pengawasan, baik dari 'pre-market'. Jadi, sebelum produk itu beredar hingga produk itu berada di pasaran. Tentunya salah satunya terkait perizinan, bagaimana perizinan ini tetap sesuai kaidah pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ini yang diantisipasi untuk ke depannya tetap seperti itu," ucap Nurma. MI/Rommy Pujianto