Terpidana kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik Setya Novanto (kanan) didampingi penasehat hukumnya mengikuti sidang pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019. Antara Foto/Reno Esnir
Terpidana kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik Setya Novanto (kanan) didampingi penasehat hukumnya mengikuti sidang pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019. Antara Foto/Reno Esnir
Setya Novanto mengajukan upaya hukum luar biasa yakni PK ke MA dalam putusan perkara korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. MI/Bary Fathahilah
Setya Novanto mengajukan upaya hukum luar biasa yakni PK ke MA dalam putusan perkara korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik. MI/Bary Fathahilah
Setnov adalah narapidana yang dijatuhi vonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan KTP-Elektronik tahun anggaran 2011-2013. Setnov langsung menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding. Antara Foto/Reno Esnir
Setnov adalah narapidana yang dijatuhi vonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah kewajiban pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan KTP-Elektronik tahun anggaran 2011-2013. Setnov langsung menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding. Antara Foto/Reno Esnir
Pembayaran uang pengganti itu dilakukan dengan cara mencicil. Hingga saat ini Setnov sudah membayar sebesar Rp1.116.624.197 ditambah Rp5 miliar. MI/Bary Fathahilah
Pembayaran uang pengganti itu dilakukan dengan cara mencicil. Hingga saat ini Setnov sudah membayar sebesar Rp1.116.624.197 ditambah Rp5 miliar. MI/Bary Fathahilah

Setya Novanto Ajukan PK

28 Agustus 2019 15:41
Jakarta: Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. MI/Antara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(WWD)

News korupsi e-ktp