MK kembali menggelar sidang permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
MK kembali menggelar sidang permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, bersama Kejaksaan Agung hadir dalam sidang tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, bersama Kejaksaan Agung hadir dalam sidang tersebut.
Mendagri Tjahjo Kumolo, yang mewakili pemerintah, menyatakan Perppu Ormas tidak membatasi warga negara untuk berpikir. Yang dibatasi dalam perppu adalah penyebaran ide yang bertentangan dengan Pancasila.
Mendagri Tjahjo Kumolo, yang mewakili pemerintah, menyatakan Perppu Ormas tidak membatasi warga negara untuk berpikir. Yang dibatasi dalam perppu adalah penyebaran ide yang bertentangan dengan Pancasila.
Tjahjo juga menjelaskan dalam Perppu Ormas tidak ada perbedaan hak para pemohon dengan warga negara dan ormas lain di Indonesia. Semua hak untuk berkumpul yang diatur dalam UUD 1945 sama, termasuk soal ormas.
Tjahjo juga menjelaskan dalam Perppu Ormas tidak ada perbedaan hak para pemohon dengan warga negara dan ormas lain di Indonesia. Semua hak untuk berkumpul yang diatur dalam UUD 1945 sama, termasuk soal ormas.

Mendagri dan Menkumham Hadiri Sidang Perppu Ormas

30 Agustus 2017 15:41
Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, bersama Kejaksaan Agung, memenuhi undangan untuk hadir ke Mahkamah Konstitusi, terkait uji materi Perppu Ormas, Rabu (30/8/2017). Selain pemerintah, juga hadir pihak terkait, yaitu Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Sekretariat Advokat Nasional Indonesia. MI/PANCA SYURAKNI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News uu ormas

GRAFIS