Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri) bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) berkas seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta. MoU tersebut diantaranya berisi pemanfaatan data kependudukan oleh OJK dan lembaga yang diawasi OJK dengan dalam verifikasi data serta pemanfaatan produk jasa keuangan dalam rangka pendalaman pasar keuangan dan pembiayaan di daerah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri) bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) berkas seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta. MoU tersebut diantaranya berisi pemanfaatan data kependudukan oleh OJK dan lembaga yang diawasi OJK dengan dalam verifikasi data serta pemanfaatan produk jasa keuangan dalam rangka pendalaman pasar keuangan dan pembiayaan di daerah.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri) bersama Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (kanan) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (kiri) bersama Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin (kanan) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta.
MoU tersebut merupakan perpanjangan dari sebelumnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
MoU tersebut merupakan perpanjangan dari sebelumnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

OJK Gandeng Kemendagri dan PPATK Berantas Pencucian Uang

19 Februari 2019 14:23
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat tugas dan kewenangannya dalam memajukan industri jasa keuangan serta mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Selasa, 19 Februari 2019. Antara Foto/Hafidz Mubarak A

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News ojk pencucian uang

GRAFIS