Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Mantan anggota DPR itu dituntut Jaksa Penuntut Umum KPK sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama lima tahun karena diyakini menerima uang dari hasil korupsi KTP elektronik dan merintangi penyidikan kasus tersebut.
Mantan anggota DPR itu dituntut Jaksa Penuntut Umum KPK sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama lima tahun karena diyakini menerima uang dari hasil korupsi KTP elektronik dan merintangi penyidikan kasus tersebut.
Staff penasihat hukum terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari membawa surat tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum usai sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Staff penasihat hukum terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari membawa surat tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum usai sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari meninggalkan ruang sidang usai sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Markus Nari meninggalkan ruang sidang usai sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara

28 Oktober 2019 16:36
Jakarta: Mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 28 Oktober 2019. Markus diyakini menerima uang dari hasil korupsi KTP elektronik dan merintangi penyidikan kasus tersebut. Antara Foto/Hafidz Mubarak A

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News korupsi e-ktp

GRAFIS