Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) didampingi Juru Bicara Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan pers terkait penahanan tersangka mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (PPBKD) Kabupaten Subang periode 2012 -2016, Heri Tantan Sumaryana (kedua kiri) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 10 September 2020.
Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) didampingi Juru Bicara Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan pers terkait penahanan tersangka mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (PPBKD) Kabupaten Subang periode 2012 -2016, Heri Tantan Sumaryana (kedua kiri) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 10 September 2020.
KPK menahan Heri Tantan Sumaryana dalam pengembangan kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama terpidana mantan Bupati Subang Ojang Sohandi terkait pengumpulan uang dari para calon peserta untuk diluluskan pada seleksi tes pengadaan pegawai CPNS Pemkab Subang dari pegawai Kategori 2 (K2) pada 2013, dengan nilai total gratifikasi mencapai Rp20 miliar.
KPK menahan Heri Tantan Sumaryana dalam pengembangan kasus dugaan penerimaan gratifikasi bersama terpidana mantan Bupati Subang Ojang Sohandi terkait pengumpulan uang dari para calon peserta untuk diluluskan pada seleksi tes pengadaan pegawai CPNS Pemkab Subang dari pegawai Kategori 2 (K2) pada 2013, dengan nilai total gratifikasi mencapai Rp20 miliar.
Atas perbuatannya, tersangka Heri disangkakan bersama Ojang melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Atas perbuatannya, tersangka Heri disangkakan bersama Ojang melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
"Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka HTS selama 20 hari terhitung mulai 10 September sampai dengan 29 September 2020 di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur," ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto.

KPK Tahan Mantan Kabid PPBKD Kabupaten Subang

10 September 2020 21:35
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 10 September 2020, menahan mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (PPBKD) Kabupaten Subang, Heri Tantan Sumaryana (HTS).

Sebelumnya, KPK pada Oktober 2019 telah mengumumkan Heri sebagai tersangka tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi bersama-sama dengan Bupati Subang 2013-2018 Ojang Sohandi (OS).

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka HTS selama 20 hari terhitung mulai 10 September sampai dengan 29 September 2020 di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur," ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto.

Sebagai tindakan awal dari protokol kesehatan untuk pencegahan covid-19, kata dia, tahanan akan terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1 (Gedung KPK lama).

Dalam konstruksi perkara disebut pada November 2012, tersangka Heri diperintahkan oleh Ojang untuk mengumpulkan uang yang diduga berasal dari para calon peserta yang akan mengikuti seleksi tes pengadaan pegawai CPNS Pemkab Subang dari pegawai Kategori 2 (K2) yang dilaksanakan pada 2013.

"Kemudian atas perintah tersebut, tersangka HTS mengumpulkan para stafnya untuk membantu mengondisikan kepada para peserta calon CPNS sumber K2 menyiapkan uang kelulusan yang jumlahnya bervariasi untuk setiap calon peserta CPNS antara Rp50 juta dan Rp70 juta," kata Karyoto.

"Selanjutnya, penyidik KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa tersangka HTS diduga menerima gratifikasi berupa sejumlah uang dari para calon peserta CPNS sumber K2 dari 2012 sampai 2015 atas perintah Bupati OS dengan total Rp20 miliar," tuturnya.

Uang tersebut, kata Karyoto, diduga diberikan oleh tersangka Heri kepada berbagai pihak, antara lain kepada Ojang menerima total Rp7,8 miliar dan pihak-pihak lain serta tersangka Heri juga menerima sebesar Rp3 miliar.

Atas perbuatannya, tersangka Heri disangkakan bersama Ojang melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News kpk gratifikasi kasus korupsi