Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Jaksa penuntut umum KPK menuntut Abdul Latif dengan hukuman 8 tahun penjara denda Rp600 juta dan subsider 6 bulan karena diduga menerima suap sebanyak Rp3,6 milliar dalam kasus proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai tahun anggaran 2017.
Jaksa penuntut umum KPK menuntut Abdul Latif dengan hukuman 8 tahun penjara denda Rp600 juta dan subsider 6 bulan karena diduga menerima suap sebanyak Rp3,6 milliar dalam kasus proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai tahun anggaran 2017.
Abdul Latif diduga melanggar pasal 12 huruf b UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Abdul Latif diduga melanggar pasal 12 huruf b UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bupati HST Nonaktif Dituntut 8 Tahun Penjara

06 Agustus 2018 17:03
Jakarta: Jaksa KPK menuntut Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) nonaktif Abdul Latif hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, Senin, 6 Agustus 2018. Abdul diyakini jaksa KPK menerima suap Rp 3,6 miliar. MI/Bary Fathahilah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News kasus suap

GRAFIS