Terdakwa kasus suap terkait proyek dan jabatan di Pemerintahan Kota Medan tahun 2019 Dzulmi Eldin mengikuti sidang putusan secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2020.
Terdakwa kasus suap terkait proyek dan jabatan di Pemerintahan Kota Medan tahun 2019 Dzulmi Eldin mengikuti sidang putusan secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2020.
Wali Kota Medan nonaktif tersebut divonis hukuman enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta hak politiknya dicabut selama empat tahun.
Wali Kota Medan nonaktif tersebut divonis hukuman enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan, serta hak politiknya dicabut selama empat tahun.
Eldin dinilai terbukti bersalah menerima suap Rp 2,1 miliar dari sejumlah kepala dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Medan.
Eldin dinilai terbukti bersalah menerima suap Rp 2,1 miliar dari sejumlah kepala dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Medan.
Eldin dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Eldin dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dzulmi Eldin Divonis 6 Tahun Penjara

11 Juni 2020 16:39
Jakarta: Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan kurungan oleh majelis halim Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2020.

Selain hukuman penjara, Eldin juga diberi hukuman tambahan, yakni pencabutan hak politiknya selama empat tahun.

Eldin dinilai terbukti bersalah menerima suap Rp 2,1 miliar dari sejumlah kepala dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Medan.

Eldin dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK. Jaksa sebelumnya menuntut Eldin dengan hukuman 7 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider kurungan 6 bulan, serta mencabut hak politiknya selama 5 tahun. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(WWD)

News Kasus Suap

GRAFIS