Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan, sinkronisasi dan memangkas regulasi yang dapat menghambat penciptaan lapangan kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan, sinkronisasi dan memangkas regulasi yang dapat menghambat penciptaan lapangan kerja.
Menko Airlangga juga menegaskan bahwa peraturan terkait upah minimum pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dihapuskan.
Menko Airlangga juga menegaskan bahwa peraturan terkait upah minimum pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dihapuskan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri ATR Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berfoto bersama seusai menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri ATR Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berfoto bersama seusai menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Menko Airlangga Tegaskan Upah Minimum Tidak Dihapus dalam UU Ciptaker

07 Oktober 2020 21:09
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa peraturan terkait upah minimum pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dihapuskan.

"Saya tegaskan upah minimum tidak dihapuskan tetapi tetap dipertimbangkan ekonomi dan inflasi. Salary yang diterima tidak akan turun", katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020.

Airlangga menuturkan penegasan tersebut dilakukan dalam rangka meluruskan adanya disinformasi yang beredar di tengah masyarakat terkait UU Ciptaker termasuk mengenai upah minimum.

Ia juga mengatakan banyak hal yang beredar mengenai UU Ketenagakerjaan.

Tak hanya mengenai upah minimum, Airlangga memastikan dalam UU Ciptaker juga tetap mengatur terkait pesangon yaitu ada kepastian pembayaran pesangon dan mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Apabila terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau upskilling serta diberikan akses ke pekerjaan baru," katanya.

Ia menjelaskan kepada pekerja outsourcing akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan, sedangkan pengaturan tenaga kerja asing dalam UU Ciptaker adalah bagi mereka yang membutuhkan perawatan, maintenance, tenaga peneliti, dan pembeli.

Selan itu, pengaturan mengenai waktu kerja mulai dari hari aktif, hari libur, istirahat, hingga hari cuti dalam UU Ciptaker masih sama seperti UU lama.

Ia menegaskan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat bagi pekerja termasuk untuk beribadah serta memberikan cuti baik untuk melahirkan, menyusui, dan haid. ANTARA Foto/Dhemas Reviyanto

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News Omnibus Law

GRAFIS