Menurut Daniel, dari total 97 dugaan kasus tersebut, 26 laporan merupakan pelanggaran terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), 18 laporan tentang persoalan logistik pemilu, dan lima laporan muncul karena dugaan keterlibatan penyelenggara.
Menurut Daniel, dari total 97 dugaan kasus tersebut, 26 laporan merupakan pelanggaran terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), 18 laporan tentang persoalan logistik pemilu, dan lima laporan muncul karena dugaan keterlibatan penyelenggara.
Selain itu, Bawaslu RI juga menerima laporan tentang adanya dugaan politik uang sebanyak delapan kasus, serta yang paling banyak adalah adanya kesalahan prosedur dalam pemilu yakni sebanyak 40 kasus.
Selain itu, Bawaslu RI juga menerima laporan tentang adanya dugaan politik uang sebanyak delapan kasus, serta yang paling banyak adalah adanya kesalahan prosedur dalam pemilu yakni sebanyak 40 kasus.
Daniel menjelaskan bahwa Bawaslu juga mendapatkan laporan dugaan pelanggaran dari provinsi lain, di antaranya adalah Aceh dengan 25 laporan, Bangka Belitung sebanyak 30 laporan, Banten sebesar 68 laporan, Gorontalo 14 laporan, Sulawesi Barat 11 laporan, serta Papua Barat sebanyak 22 laporan.
Daniel menjelaskan bahwa Bawaslu juga mendapatkan laporan dugaan pelanggaran dari provinsi lain, di antaranya adalah Aceh dengan 25 laporan, Bangka Belitung sebanyak 30 laporan, Banten sebesar 68 laporan, Gorontalo 14 laporan, Sulawesi Barat 11 laporan, serta Papua Barat sebanyak 22 laporan.

Bawaslu Sebut Pelanggaran Pilkada Terbanyak di Jakarta

16 Februari 2017 20:32
Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017, paling banyak terjadi di DKI Jakarta. Komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron mengungkapkan ada 97 pelanggaran terjadi pada hari pemungutan suara berlangsung di DKI Jakarta. MI/Adam Dwi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(LEN)

News pilkada serentak

GRAFIS