Sebelumnya, Jazuli telah dipanggil KPK pada 4 Juli 2017 lalu. Namun, dirinya tak memenuhi panggilan tersebut. Tidak ada keterangan atas ketidakhadirannya saat itu.
Sebelumnya, Jazuli telah dipanggil KPK pada 4 Juli 2017 lalu. Namun, dirinya tak memenuhi panggilan tersebut. Tidak ada keterangan atas ketidakhadirannya saat itu.
Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Jazuli disebut menerima aliran dana haram USD 37 ribu. Namun, Jazuli sudah pernah membantah hal ini karena posisinya yang belum menjabat di Komisi II apalagi sebagai Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) II.
Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Jazuli disebut menerima aliran dana haram USD 37 ribu. Namun, Jazuli sudah pernah membantah hal ini karena posisinya yang belum menjabat di Komisi II apalagi sebagai Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) II.
Jazuli mengaku sebenarnya tidak bertugas di Komisi II DPR pada saat proyek e-KTP berlangsung. Hal itu pun akan coba disampaikannya pada penyidik KPK.
Jazuli mengaku sebenarnya tidak bertugas di Komisi II DPR pada saat proyek e-KTP berlangsung. Hal itu pun akan coba disampaikannya pada penyidik KPK.
Jazuli mengatakan ini adalah kesempatan untuk mengklarifikasi karena tahun 2009-2013 saya tidak ada di Komisi II, tetapi di Komisi VIII. Sehingga nanti saya mudah-mudahan Insyaallah bisa memberikan klarifikasi pada kesempatan ini. Dan Insyaallah setelah selesai saya kasih tahu lagi.
Jazuli mengatakan ini adalah kesempatan untuk mengklarifikasi karena tahun 2009-2013 saya tidak ada di Komisi II, tetapi di Komisi VIII. Sehingga nanti saya mudah-mudahan Insyaallah bisa memberikan klarifikasi pada kesempatan ini. Dan Insyaallah setelah selesai saya kasih tahu lagi.

KPK Periksa jazuli Juwaini Soal Kasus KTP-el

07 Juli 2017 12:17
Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPR fraksi PKS Jazuli Juwaini tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Jumat (7/7/2017). Jazuli diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong) terkait kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). ANTARA/Rosa Panggabean
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News korupsi e-ktp