Mantan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Teguh Hadi Siswanto menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea tablet yang merugikan negara hingga Rp14,5 miliar dengan agenda pembacaan tuntutan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.
Mantan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah Teguh Hadi Siswanto menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea tablet yang merugikan negara hingga Rp14,5 miliar dengan agenda pembacaan tuntutan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.
Jaksa Penuntut Umum dari KPK menuntut terdakwa dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Jaksa Penuntut Umum dari KPK menuntut terdakwa dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Selain itu, JPU juga menuntut Dirut PT Berdikari periode 2012-2013 Librato El Arif dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan atas kasus yang sama.
Selain itu, JPU juga menuntut Dirut PT Berdikari periode 2012-2013 Librato El Arif dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan atas kasus yang sama.
Dirut PT Berdikari periode 2012-2013 Librato El Arif usai menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea tablet yang merugikan negara hingga Rp14,5 miliar dengan agenda pembacaan tuntutan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.
Dirut PT Berdikari periode 2012-2013 Librato El Arif usai menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea tablet yang merugikan negara hingga Rp14,5 miliar dengan agenda pembacaan tuntutan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.

Eks Kepala Perhutani Dituntut 3 Tahun Penjara

14 Maret 2018 17:42
Semarang: Mantan Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Teguh Hadi Siswanto, dituntut tiga tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea tablet di institusi itu pada 2012-2013 senilai Rp14,5 miliar, Rabu, 14 Maret 2018. Selain itu, terdakwa juga dituntut denda sebesar Rp200 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama tiga bulan. ANTARA/R. Rekotomo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News korupsi