Pengunjuk rasa menggunakan batu bata dan membakar ban untuk memblokade 60th Street di Ibu Kota Sudan, Khartoum, untuk mengecam kudeta oleh militer pada Senin, 25 Oktober 2021.
Pengunjuk rasa menggunakan batu bata dan membakar ban untuk memblokade 60th Street di Ibu Kota Sudan, Khartoum, untuk mengecam kudeta oleh militer pada Senin, 25 Oktober 2021.
Bentrokan terjadi antara tentara dan massa setelah militer Sudan pada Senin, 25 Oktober 2021, merebut kekuasaan dari pemerintahan peralihan. Sedikitnya tujuh orang meninggal dunia dan 140 terluka dalam bentrokan tersebut.
Bentrokan terjadi antara tentara dan massa setelah militer Sudan pada Senin, 25 Oktober 2021, merebut kekuasaan dari pemerintahan peralihan. Sedikitnya tujuh orang meninggal dunia dan 140 terluka dalam bentrokan tersebut.
Bentrokan meletus setelah pemimpin kudeta, Jenderal Abddel Fattah al-Burhan, membubarkan Dewan Berdaulat, yang anggotanya berasal dari kalangan militer dan sipil.
Bentrokan meletus setelah pemimpin kudeta, Jenderal Abddel Fattah al-Burhan, membubarkan Dewan Berdaulat, yang anggotanya berasal dari kalangan militer dan sipil.
Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera dan menggunakan batu dan ban untuk membuat barikade, sembari menyerukan:
Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera dan menggunakan batu dan ban untuk membuat barikade, sembari menyerukan: "Tidak untuk aturan militer."
Kementerian Informasi mengatakan bahwa tentara telah menembakkan peluru tajam ke arah pengunjuk rasa yang menolak kudeta di luar maskas tentara.
Kementerian Informasi mengatakan bahwa tentara telah menembakkan peluru tajam ke arah pengunjuk rasa yang menolak kudeta di luar maskas tentara.

Rusuh Pascakudeta Militer di Sudan, Tujuh Orang Meninggal Dunia

Internasional konflik sudan Kudeta Sudan Sudan
26 Oktober 2021 09:16
Khartoum: Bentrokan terjadi antara tentara dan massa setelah militer Sudan pada Senin, 25 Oktober 2021, merebut kekuasaan dari pemerintahan peralihan. Sedikitnya tujuh orang meninggal dunia dan 140 terluka dalam bentrokan tersebut.

Bentrokan meletus setelah pemimpin kudeta, Jenderal Abddel Fattah al-Burhan, membubarkan Dewan Berdaulat, yang anggotanya berasal dari kalangan militer dan sipil.

Dewan itu sebelumnya dibentuk untuk memandu Sudan menjadi negara demokratis setelah Presiden Omar al-Bashir digulingkan dari kekuasaan melalui gelombang demonstrasi dua tahun lalu.

Kementerian Informasi mengatakan bahwa tentara telah menembakkan peluru tajam ke arah pengunjuk rasa yang menolak kudeta di luar maskas tentara.

Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera dan menggunakan batu dan ban untuk membuat barikade, sembari menyerukan: "Tidak untuk aturan militer."

Burhan menyatakan negara dalam keadaan darurat dan angkatan bersenjata perlu menjaga keselamatan dan keamanan. Ia berjanji bahwa pemilihan umum akan diselenggarakan pada Juli 2023 dan kekuasaan nantinya akan diserahkan kepada pemerintahan sipil terpilih.

"Apa yang saat ini sedang dialami oleh negara ini adalah ancaman dan bahaya nyata terhadap para pemuda serta harapan bagi negeri," katanya.

Kementerian Informasi Sudan, yang masih setia pada Perdana Menteri Abdalla Hamdok, mengatakan di Facebook bahwa penentuan status negara dalam keadaan bahaya menurut UU peralihan hanya boleh dilakukan oleh perdana menteri.

Dengan demikian, kata Kementerian, tindakan militer tersebut merupakan aksi kejahatan karena Hamdok masih merupakan pemimpin yang sah. Hamdok adalah ahli ekonomi yang juga mantan pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Dia ditangkap dan dibawa ke sebuah lokasi yang tak diungkapkan karena menolak mengeluarkan pernyataan mendukung pengambilalihan kekuasaan," kata Kementerian Informasi.

Kementerian Informasi mendesak semua pihak untuk melakukan perlawanan dan mengatakan ribuan orang sudah turun ke jalan untuk memprotes kudeta tersebut.

"Para karyawan bank sentral juga mengumumkan akan mogok kerja sebagai protes terhadap kudeta," kata Kementerian.

Kementerian Informasi menyebutkan bahwa pasukan militer telah menahan para anggota Dewan Berdaulat serta para pejabat pemerintah. "Direktur pemberitaan televisi negara juga ditahan," kata pihak keluarga.

"Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan membahas situasi di Sudan melalui pertemuan tertutup," kata beberapa diplomat. AFP PHOTO

(WWD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif