Marco Rubio Disahkan sebagai Menlu AS

Jakarta: Senat Amerika Serikat (AS) pada Senin, 20 Januari 2025 menyetujui Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri, menjadikannya pejabat pertama dalam pemerintahan Donald Trump yang mendapat persetujuan pada hari pelantikan presiden.

Pemungutan suara, yang berlangsung hanya beberapa jam setelah upacara pelantikan Trump, dilakukan secara bulat dengan hasil 99-0.

Rubio akan mengemban tugas di tengah berbagai krisis dan konflik global, termasuk perang Rusia melawan Ukraina serta perang yang sedang berlangsung di Gaza dan Lebanon yang melibatkan Israel.

Rubio (53), yang pertama kali terpilih menjadi anggota Senat pada 2010, dikenal karena sikap garis kerasnya terhadap Iran, Kuba, Venezuela, dan Tiongkok.

Namun, belakangan ini ia semakin selaras dengan kebijakan luar negeri Trump, termasuk mendukung seruan untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina, yang menurutnya telah mencapai kebuntuan dan perlu segera diselesaikan.

Rubio, yang merupakan pendukung setia Israel, secara konsisten telah mengambil posisi garis keras.

Awal tahun ini, ia menuduh Presiden Joe Biden menarik perhatian 'anti-semit' di Partai Demokrat dengan mengkritik tindakan Israel di Gaza dan mendesak pemerintah untuk mencabut visa mahasiswa asing yang
terlibat dalam protes pro-Palestina, dengan menyebut mereka sebagai 'simpatisan teroris'.

Pada November lalu, ketika dihadapkan kepada sekelompok aktivis di Kongres, Rubio menolak seruan untuk gencatan senjata antara Israel dan Hamas, dengan menyebut kelompok Palestina tersebut sebagai 'binatang
buas' dan mengatakan: "Saya ingin (Israel) menghancurkan setiap elemen Hamas yang dapat mereka temukan".

Rubio juga memimpin upaya untuk melarang TikTok, dengan alasan bahwa aplikasi tersebut menyebarkan 'propaganda pro-Hamas, anti-Israel' dan menimbulkan ancaman eksistensial bagi negara kita.

Setelah serangan rudal Iran terhadap Israel pada Oktober, ia mendorong respons tegas dari Israel.

"Saya mendesak pemberlakuan kembali kampanye dengan tekanan maksimum terhadap Iran dan sepenuhnya mendukung hak Israel untuk merespons secara tidak proporsional guna menghentikan ancaman ini," katanya. Sumber: AnadoluPidana

Dok. AFP PHOTO/Julia Demaree Nikhinson/Kevin Lamarque 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News