Suasana rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK, Kejagung dan Polri secara virtual di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat itu membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) tahun 2021.
Suasana rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK, Kejagung dan Polri secara virtual di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat itu membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) tahun 2021.
DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR.
DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR.
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

DPR Setujui Anggaran Rp3,2 T Realisasikan Lumbung Ikan Nasional

21 September 2020 17:06
Jakarta: Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran sebesar Rp3,2 triliun dalam rangka mendorong realisasi program Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

"Berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B451/MEN/KP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 sebesar Rp3,28 triliun yang peruntukannya antara lain untuk merealisasi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional," kata Ketua Komisi IV DPR, Sudin saat membacakan hasil kesimpulan rapat kerja dengan KKP di Gedung DPR, dikutip dari Antara, Selasa, 15 September 2020.
 
Secara keseluruhan, Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran 2021 KKP sebesar Rp3,4 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk Lumbung Ikan Nasional sebesar Rp3,2 triliun dan sisanya untuk sarana-prasarana program desa wisata bahari (Dewi Bahari) serta pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.
 
Selain itu, legislatif juga menyetujui pagu dana alokasi khusus (DAK) KKP 2021 sebesar Rp1 triliun dengan rincian, DAK provinsi sebesar Rp350 miliar dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp650 miliar.

Karenanya, Komisi IV meminta KKP untuk menyampaikan pemilihan menu DAK 2021 dari provinsi dan kabupaten/kota selambat-lambatnya awal Desember 2020.
 
Dalam rapat yang berlangsung sekitar 2,5 jam ini, DPR menerima penjelasan realisasi penyerapan anggaran KKP 2020 yang telah mencapai Rp2,7 triliun per 11 September 2020. Persentase serapan tersebut mencapai 54,4 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp5,08 triliun. ANTARA Foto/Akbar Nugroho Gumay

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

Ekonomi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan

GRAFIS