Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam acara sosialisai transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 di Jakarta, Senin, mengingatkan tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum karena merupakan perilaku koruptif yang dapat merugikan keuangan negara. "Banyak pemerintah daerah, terutama yang baru dipilih bupati maupun wali kotanya, mudah mendapatkan atau digoda oleh hal-hal seperti itu," katanya.

Sri Mulyani menceritakan banyak sekali makelar yang beroperasi dan mengaku bisa membantu pencairan anggaran, bahkan termasuk oknum pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, yang beberapa waktu lalu tertangkap tangan oleh KPK.

Untuk itu, Kementerian Keuangan mendorong komitmen dengan KPK agar berbagai praktik pelanggaran hukum dalam pencairan anggaran negara seperti ini tidak terulang lagi dan jumlah kejahatan 'kerah putih' yang dilakukan kepala daerah makin berkurang setiap tahunnya. "Kami bekerjasama dengan KPK untuk membersihkan, mendorong transparansi dan akuntabilitas agar tata kelola makin baik," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengungkapkan sebanyak 111 kepala daerah telah terkait oleh kasus pencairan dana transfer ke daerah yang tidak sesuai tata kelola dan sebagian besar tersangkut oleh proses penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK).