Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot (kiri) menyerahkan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) kepada Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas (kanan) di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018.

Saham PT Freeport sebanyak 51,2 persen sudah resmi beralih ke Indonesia melalui PT Inalum. Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak 1967 dan diperbaharui pada 1991 dengan masa berlaku hingga 2021. 

Dengan terbitnya IUPK ini, maka PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun. 

Sebelumnya, pelunasan divestasi PT Freeport kepada PT Inalum (Persero) diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. "Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar. Hari ini juga merupakan momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973," kata Presiden.

Terkait pengalihan saham, Inalum telah membayar USD 3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.  Kepemilikan 51, 23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23 persen untuk Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua.