Pemerintah melalui Direktot Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para wajib pajak (WP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar di lingkungan Kantor Wilayah Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar.
Pemerintah melalui Direktot Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para wajib pajak (WP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar di lingkungan Kantor Wilayah Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada para wajib pajak yang dianggap punya kontribusi besar dalam pencapaian target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar pada 2017 kemarin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada para wajib pajak yang dianggap punya kontribusi besar dalam pencapaian target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar pada 2017 kemarin.
Ada 31 wajib pajak yang menerima penghargaan dengan rincian enam wajib pajak berasal dari KPP Wajib Pajak Besar Satu, lima wajib pajak dari KKP Wajib Pajak Besar Dua, enam wajib pajak dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga, serta 14 wajib pajak dari KPP Wajib Pajak Besar Empat.
Ada 31 wajib pajak yang menerima penghargaan dengan rincian enam wajib pajak berasal dari KPP Wajib Pajak Besar Satu, lima wajib pajak dari KKP Wajib Pajak Besar Dua, enam wajib pajak dari KPP Wajib Pajak Besar Tiga, serta 14 wajib pajak dari KPP Wajib Pajak Besar Empat.

Pemerintah Beri Penghargaan ke 31 Wajib Pajak

13 Maret 2018 13:39
Jakarta: Pemerintah melalui Direktot Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 31 wajib pajak (WP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar di lingkungan Kantor Wilayah Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar, Selasa, 13 Maret 2018. Para wajib pajak tersebut dianggap punya kontribusi besar dalam pencapaian target penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar pada 2017 kemarin. ANTARA/Sigid Kurniawan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

Ekonomi pajak