Jakarta: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sering kali baru dianggap serius ketika asap mulai memenuhi udara dan jarak pandang terganggu. Padahal, sesudah asap muncul, ada persoalan lain yang terganggu yakni ekonomi masyarakat.
Ketika api membakar hutan dan lahan, efeknya tidak berhenti pada kerusakan ekosistem. Aktivitas warga bisa ikut terganggu, pekerja kehilangan waktu produktif, pedagang kehilangan pembeli, sementara pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menangani dampaknya.
Risiko tersebut menjadi semakin relevan pada musim kemarau 2026. Sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan kembali menghadapi ancaman karhutla seiring kondisi cuaca yang lebih kering. BMKG sebelumnya memperkirakan periode puncak musim kemarau berlangsung pada Juli hingga September 2026.
Besarnya persoalan terlihat dari luas wilayah yang terdampak. BNPB mencatat hingga 9 Agustus 2026, lahan yang terbakar di enam provinsi prioritas mencapai sekitar 48.889,69 hektare.
Enam provinsi tersebut terdiri atas Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kalimantan Barat mencatat area terbakar terbesar, sekitar 28.680 hektare, sedangkan Riau mencapai sekitar 15.551 hektare.
Angka tersebut belum menggambarkan seluruh konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat. Di Riau, misalnya, BNPB mencatat luas lahan terbakar sejak awal tahun hingga 12 Agustus 2026 mencapai sekitar 15.676,72 hektare. Sementara di Jambi, luas lahan terbakar sejak Januari hingga 8 Agustus mencapai sekitar 540 hektare.
Ketika kualitas udara memburuk, warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas harian menjadi kelompok yang rentan terdampak. Pedagang kaki lima, pengemudi, pekerja lapangan, hingga pelaku usaha kecil bisa mengalami penurunan aktivitas karena masyarakat memilih mengurangi kegiatan di luar rumah.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian melihat persoalan tersebut sebagai efek berantai. Menurut dia, nilai ekonomi dari lahan yang terbakar bukan satu-satunya kerugian karena bencana dapat memengaruhi berbagai aktivitas lain.
“Bencana mempunyai multiplier effect yang sering tidak terlihat pada hari pertama. Awalnya mungkin kebakaran lahan. Setelah itu muncul masalah kesehatan, aktivitas kerja terganggu, sekolah terganggu, transportasi terganggu dan pada akhirnya kegiatan ekonomi dan daya hidup masyarakat ikut melemah,” kata Fakhrul.
Sektor kesehatan menjadi salah satu jalur masuk dampak ekonomi tersebut. Paparan asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan pada akhirnya menambah kebutuhan pengobatan. Di sisi lain, orang yang sakit atau harus membatasi aktivitas karena kualitas udara buruk tentu memiliki produktivitas yang berbeda dibandingkan kondisi normal.
Gangguan juga dapat merembet ke sekolah dan transportasi. Aktivitas penerbangan berpotensi terganggu ketika jarak pandang menurun, sementara distribusi barang dan mobilitas masyarakat dapat ikut tersendat. Jika berlangsung cukup lama, kondisi ini bisa menekan aktivitas perdagangan di daerah terdampak.
Sektor pertanian dan perkebunan menghadapi tantangan yang berbeda. Kekeringan berkepanjangan dapat mengurangi ketersediaan air dan memengaruhi produktivitas lahan. Jika produksi pangan ikut tertekan, efeknya bisa menjalar ke pendapatan petani sekaligus harga komoditas yang dibayar konsumen.
Pemerintah juga harus menanggung konsekuensi fiskal. Ketika karhutla meluas, kebutuhan untuk mengerahkan personel, pesawat atau helikopter, peralatan pemadaman, layanan kesehatan, bantuan masyarakat, hingga pemulihan lingkungan ikut meningkat. Uang negara yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan pembangunan lain harus dialokasikan untuk menangani dampak bencana.
Karena itu, Fakhrul menilai belanja untuk pencegahan karhutla seharusnya tidak dipandang sebagai biaya semata. Investasi pada sistem peringatan dini, kesiapan peralatan, logistik, dan mitigasi justru dapat mencegah kerugian yang nilainya jauh lebih besar.
Menurutnya, keberhasilan pencegahan memang agak unik karena hasil terbaiknya justru ketika tidak ada bencana besar yang terjadi. Api yang berhasil dikendalikan sejak awal berarti tidak ada aktivitas ekonomi yang harus berhenti. Sistem peringatan yang bekerja lebih cepat juga memberi kesempatan masyarakat untuk mengantisipasi risiko.
“Kita sering dapat menghitung biaya sebuah bencana setelah terjadi. Yang jauh lebih sulit dihitung adalah kerugian yang tidak jadi terjadi karena pencegahan bekerja. Padahal secara ekonomi nilainya bisa sangat besar,” ujar Fakhrul.
Dengan kata lain, karhutla bukan sekadar cerita tentang berapa hektare lahan yang terbakar. Di belakang angka tersebut terdapat pendapatan yang berpotensi hilang, biaya kesehatan yang meningkat, aktivitas usaha yang terganggu, distribusi barang yang tersendat, serta anggaran pemerintah yang kembali harus digunakan untuk penanganan.
Langkah Antisipasi Pemerintah
Pemerintah sendiri meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat tidak menunggu kebakaran membesar sebelum bertindak. Pemerintah diminta bergerak sejak titik panas terdeteksi.
“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini,” kata Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Riau pada 24 Agustus 2026.
Selain respons di lapangan, Prabowo meminta edukasi kepada masyarakat diperkuat hingga tingkat desa. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa membuka lahan dengan cara membakar bukan tindakan yang bisa dilakukan sembarangan.
“Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” imbuh Kepala Negara.
Prabowo juga meminta pemerintah daerah bersama TNI dan Polri memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan lahan untuk kegiatan produktif. Masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan tersebut melalui kepala desa, camat, atau bupati sehingga pembukaan lahan dapat dilakukan secara terorganisasi.
“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir, per kelompok tani, diorganisir, nanti biayanya bisa melalui KUR koperasi. Tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” ucap Presiden Prabowo.
BNPB juga memperkuat operasi di wilayah yang menghadapi ancaman karhutla, baik melalui pemadaman di darat maupun dukungan udara. Langkah tersebut menjadi penting mengingat Agustus hingga September masih menjadi periode yang perlu diwaspadai.
Di sisi lain, BMKG terus memantau kondisi cuaca dan potensi kekeringan. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi salah satu opsi mitigasi ketika kondisi atmosfer memungkinkan, terutama untuk membantu meningkatkan ketersediaan air di wilayah yang mengalami kondisi kering.
Pada akhirnya, karhutla memiliki tagihan yang jauh lebih besar daripada sekadar kerusakan hutan. Ada ekonomi warga yang bisa ikut melambat, produktivitas pekerja yang menurun, biaya kesehatan yang bertambah, hingga anggaran pemerintah yang harus kembali dikeluarkan.
Maka, mencegah karhutla sejak awal bukan cuma soal menyelamatkan lingkungan. Ini juga soal menjaga agar roda ekonomi masyarakat tetap berputar.
Sebab ketika api berhasil dihentikan sebelum membesar, bukan hanya hutan yang terselamatkan. Pendapatan pedagang tetap berjalan, pekerja tetap bisa beraktivitas, distribusi barang tetap bergerak, dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya pemulihan dalam skala yang lebih besar.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
