Dalam empat tahun terakhir, Jokowi mengatakan, pemerintah telah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di Indonesia. Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah.
"Terutama pembukaan lapangan kerja baru dan menyerap pengangguran. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen," kata Jokowi, dalam pidatonya di depan Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Untuk mencapai kesejahteraan, masih kata Jokowi, pemerintah ingin makmur bersama dan sejahtera bersama. Untuk itu, pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar semata tapi juga fokus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah.
Sementara dalam menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, lanjut Jokowi, pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.
"Guna mendorong perkembangan usaha UMKM, pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen serta penajaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM," kata Jokowi.
Selain itu, tambah Jokowi, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, pemerintah bekerja menjaga stabilitas harga bahan-bahan pokok, menyalurkan program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan menjadi program bantuan nontunai agar lebih tepat sasaran.
"Termasuk cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada 2019. Dengan kerja nyata, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389," pungkas Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
