Terkait pemerintdah daerah, dirinya mengungkapkan ada sejumlah program prioritas yang dijalankan tahun depan. Setidaknya ada enam program prioritas bidang perekonomian yang terkait dengan pemerintah daerah dari 15 Program Prioritas dan 33 Program Kerja 2020 Kemenko Perekonomian.
"Program kerja yang masuk quick wins, satu adalah kartu pra kerja, ini pemerintah akan membentuk komite cipta kerja," kata dia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopinda Tahun 2019 di Sentul, Bogor, Rabu, 13 November 2019.
Program kedua adalah kebijakan satu peta yang menjadi prioritas dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan menjadi basis dalam sistem Online Single Submission (OSS). Ketiga, yaitu program omnibus law yang berkaitan dengan upaya penyederhanaan regulasi oleh pemerintah.
"Bapak Presiden menyampaikan ada 70 sampai 74 Undang-Undang (UU) yang pasalnya tidak konsisten mendukung investasi dan pasal-pasal tersebut di dalam 70 UU itu akan diharmonisasi, dan yang bertentangan akan dicabut," jelas dia.
Selain itu, masih ada program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, pengendalian inflasi nasional, serta kredit usaha rakyat (KUR) yang juga menjadi program prioritas. Airlangga berharap kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa mendorong tercapainya program tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
