Dalam surat tersebut Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan pihaknya ingin memastikan apakah dugaan kartel berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan Kemenhub atau tidak.
"Kami masih menunggu surat balasan dari Kemenhub untuk membantu penegakan hukum perkara kartel pesawat," ujar Guntur, di KPPU, Jakarta, Senin, 4 Maret 2019.
KPPU berharap Kemenhub bisa koperatif dalam membantu proses penyidikan. Namun, seandainya tidak ada jawaban, bukan berarti proses penyidikan bakal terhambat. "Jadi Kemenhub bukan satu-satunya alat bukti, tapi bisa membantu penyidikan ini jadi terang benderang," tambah Guntur.
Guntur, pada jumpa pers bersama media beberapa waktu lalu juga pernah menjelaskan bahwa Kemenhub pernah mengirimkan pejabat eselon III untuk berdiskusi. Sayangnya, pejabat tersebut mengaku tidak dalam kapasitasnya untuk menjawab permintaan KPPU.
"Kemudian secara resmi kita surati (Kemenhub) untuk menanyakan itu. Belum dijawab, tapi sudah diterima Kemenhub. Mereka beralasan masih melakukan koordinasi dengan dalil hukum dan internal Kemenhub. Jadi kita masih menunggu jawaban tersebut," bebernya.
Guntur menegaskan KPPU punya kewenangan untuk memintai keterangan Kemenhub terkait penetapan harga tiket pesawat. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Jadi penetapan harga atau tarif itu konteksnya adalah hubungan kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, jadi bukan dalam konteks persaingan usaha. Itu amanah pengawasan kemitraan yang diberikan kepada KPPU melalui UU Nomor 20 Tahun 2008," pungkas Guntur.
Masyarakat dikejutkan dengan harga tiket pesawat yang melonjak signifikan pada awal tahun. Kenaikan harga tiket pesawat yang hampir bersamaan itu memunculkan dugaan praktik kartel yang dilakukan beberapa maskapai penerbangan domestik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
