Hal itu disampaikan Mendes Eko Putro Sandjojo yang menyatakan dukungannya terhadap koperasi yang sudah ada (existing) di pedesaan, bahkan pihaknya siap mendorong BUMDes untuk mendirikan koperasi jika di desa tersebut belum terbentuk koperasi.
"Nantinya sinergi antara BUMDes dengan koperasi akan terus berjalan, misalnya suatu desa yang sudah maju dengan sejumlah unit usaha perlu disinergikan dengan koperasi yang sudah ada. Kalau belum ada koperasi, kita akan bentuk koperasi," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dikutip dari Antara, Senin (16/1/2017).
Dalam hal ini BUMDes bisa memiliki unit usaha yang bekerja sama dengan koperasi. "Jadi misal nanti kalau desa sudah terintegrasi ada kebutuhan angkutan, lalu ada koperasi angkutan, sehingga ada sinergi koperasi dengan BUMDes," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merencanakan tidak akan menjadikan BUMDes dalam bentuk koperasi, melainkan dikelola dalam bentuk badan usaha sehingga harus terlebih dahulu mempersiapkan sumber daya manusia yang memadai.
Nantinya sebanyak 75.000 BUMDes akan dikelola oleh masyarakat desa yang keuntungannya digunakan untuk membangun desa. Sementara itu, koperasi merupakan unit usaha yang dimiliki anggotanya, tetapi pembagian hasilnya digunakan untuk kesejahteraan anggota.
Eko memberikan contoh, BUMDes yang berhasil salah satunya yaitu BUMDes Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang sudah berhasil mengembangkan wisata air umbul Ponggok.
"Di sana pengelolaan unitnya dilakukan oleh koperasi, bahkan sudah didirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di dalamnya," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
