Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia menuturkan rakernas akan membahas agenda-agenda dan konsolidasi internal organisasi serta perkembangan dan isu strategis perekonomian nasional terkini. Termasuk mendorong penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan mendesak pengesahan RUU Kewirausahaan.
"Sesuai jadwal, bila tak ada aral melintang, Bapak Presiden Joko Widodo akan membuka SDP II-Rapimnas Hipmi pekan depan. Mohon doa restu," kata Bahlil dalam sebuah jumpa pers di Menara Bidakara, Jakarta, Jumat, 2 Maret 2018.
Bahlil mengungkapkan, SDP II-Rapimnas kali ini mengambil tema "Redistribusi Ekonomi dan Peran Pengusaha Muda dalam Memperkokoh Daya Saing Bangsa". Tema tersebut sejalan dengan pembahasan mengenai ketimpangan ekonomi dan oligarki di Tanah Air.
"Salah satu problem kenapa jumlah pengusaha kita kecil karena oligarki, ciri pengusaha itu dia enggak mau punya ruangnya diambil yang lain," tutur dia.
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Hipmi Anggawira menambahkan tak ada agenda khusus dalam rakernas nantinya. Namun Hipmi ingin memastikan ongkos politik yang besar tahun ini harus berimplikasi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.
"Jangan sampai ongkos politik yang banyak ini tak berimplikasi ke daerah," imbuh Angga.
Dia berharap rakernas akan menjadi sarana komunikasi yang tepat bagi pemerintah untuk mengomunikasikan kebijakan-kebijakan yang mendorong dunia usaha dan perekonomian daerah.
"Bagi pemerintah, akan banyak masukan-masukan dari pengusaha daerah akan muncul di forum nantinya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
